Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Berita » Rakor Pengawasan 2017 Dibuka Oleh Wakil Gubernur Sulsel

Rakor Pengawasan 2017 Dibuka Oleh Wakil Gubernur Sulsel

INSPEKTORATSULSEL.ID – Sinergitas antara Inspektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota, termasuk dengan BPKP sebagai pembina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Statement itu disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, saat membuka pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2017, di Four Points by Sheraton, Senin (18/12).

Menurut Agus, kedudukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah memberikan posisi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten/kota.

“Olehnya itu, koordinasi menjadi bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muaranya diharapkan bisa menjalin sinergitas konstruktif dalam melakukan pengawasan oleh para pemangku kepentingan,” kata Agus.

Agus mengatakan, paradigma saat ini menuntut adanya akuntabilitas terhadap amanah yang diberikan kepada para pemangku kepentingan. Dan harus dilaksanakan secara transparan serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Akuntabilitas ini tidak hanya di internal birokrasi secara hirarki, tetapi juga yang terpenting adalah kepada publik,” ujarnya.

Olehnya itu, kata dia, meski berbagai agenda diupayakan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi yang diemban, namun hal tersebut tetap saja selalu berhadapan dengan resiko pada setiap pengambilan keputusan. Sehingga, kehadiran aparat pengawasan intern yang mempunyai kapabilitas yang baik, yang berperan sebagai konsultan, penjamin mutu, dan pemberi nilai tambah serta memerankan fungsi protektor.

Sehingga para implementator kebijakan tidak ragu dalam bertindak dan mengambil keputusan yang akan berkontribusi terhadap kinerja kepala daerah pada wilayah masing-masing sangat dibutuhkan.

“Para kepala daerah harus memberi perhatian kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah masing-masing. Dulu itu ada namanya pengawasan melekat. Mungkin hal itu juga saat ini masih diperlukan,” tutur Agus.

Lebih jauh Agus mengatakan, sinergitas antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) juga perlu dibangun. Khususnya koordinasi dan kerjasama terkait penanganan kasus-kasus dari pengaduan masyarakat yang diduga melibatkan Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Tentu saja, semua ini bertujuan untuk membangun pemerintahan yang bersih. Saya berharap dalam waktu dekat, semua pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti MoU antara APH dengan Kemendagri, sehingga wewenang penanganan pengaduan masyarakat bisa semakin jelas,” ucapnya.

Sumber: SulselProv.Go.Id

62 Total kunjungan 1 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Berita

Leave a Reply

*