Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Profil

Profil

INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

DASAR HUKUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  Nomor 9 Tahun  2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Penyusunan Perda tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan  struktur Organisasi  Inspektorat  Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

Inspektur, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan bidang pengawasan berdasarkan  asas desentralisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota. Sekretaris membawahi :

  1. Sub Bagian Perencanaan, yang bertugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan perundang-undangan, dokumentasi, dan pengolahan data pengawasan.
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional, dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
  3. Sub Bagian Administrasi Umum, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, dan penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Inspektur Pembantu, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahaan daerah dan kasus pengaduan. Inspektur pembantu wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota.

Masing-masing Inspektur Wilayah membawahi :

  1. Seksi Pengwas Pemerintah bidang Pembangunan;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan;
  3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.

Seksi Pengawas (Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahaan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya, dengan uraian tugas sebagai berikut :

  1. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
  2. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
  3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahaan daerah sesuai bidang tugasnya; dan
  4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidangnya.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI ORGANISASI

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat provinsi mempunyai fungsi :

  1. Menyusun perencanaan program pengawasan;
  2. Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
  3. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
  4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

VISI ORGANISASI

Visi sebagai gambaran abstrak masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu tertentu atau Periode Tahun 2008-2013 adalah; ”MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL DAN RESPONSIF UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”

Makna  profesional adalah suatu upaya untuk menghasilkan kinerja maksimal,  dari sebuah organisasi yang dinamis dengan dukungan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi baik dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam  mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam mengawal Visi,  Misi, dan Program-Program strategi Gubernur/Wakil Gubernur Periode 2008-2013, sedangkan makna Responsif adalah suatu upaya organisasi untuk senantiasa tanggap terhadap kondisi lingkungan yang berpengaruh. 

MISI ORGANISASI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat dirumuskan misi sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap urusan serta penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  2. Meningkatkan  pengetahuan, kemampuan teknis dan  etika  pengawas agar dapat mandiri melaksanakan tugas pengawasan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
  3. Mendorong peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah daerah serta meningkatkan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pembinaan dan  pengawasan.
  4. Mencegah secara dini terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran,  dan tindakan KKN melalui pembinaan dan pengawasan.
  5. Mendorong Peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan pelayanan publik dan kegiatan pembangunan.

NILAI ORGANISASI

Nilai-nilai yang perlu diterapkan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan Tujuan Organisasi/Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditempuh. Nilai-nilai tersebut adalah:

  1. Transparansi/keterbukaan
  2. Inovatif
  3. Profesionalisme
  4. Responsif
  5. Akuntabel
  6. Kreatif
  7. Nilai-nilai Lokal; Lempu, Adatongeng, Sipakatau, Tamappasilengeng, dan Abbulosibatang.

Dengan demikian baik nilai-nilai umum dalam pemerintahan (Prinsip-Prinsip Good Governance), maupun nilai-nilai Lokal (Kearifan Lokal) menjadi dasar mengantar pencapaian tujuan Misi dan Visi Organisasi/Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi Inspektorat Provinsi mempunyai tujuan meningkatkan kualitas hasil pembinaan dan pengawasan kepada SKPD maupun kepada Pemerintah Kabupaten /Kota  dengan sasaran pokok meningkatnya kinerja SKPD maupun kepada Pemerintah Kabupaten /Kota serta berkurangya penyimpangan Aparat, sehingga good governance dapat tercapai.

KEBIJAKAN  DAN PROGRAM

Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi  mendorong penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih serta efektif dan efisien dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur/wakil Gubernur , perlu menetapkan serangkaian langkah strategis yang konsepsional sistematis, realistis dan konstruktif.

Berbagai kecenderungan dan fenomena yang terjadi perlu disikapi dan dikenali secara cermat dalam rangka penetapan agenda aksi yang tepat guna memberikan respon agar pengawasan yang dilaksanakan dapat efektif.

  1. A. Kebijakan

Kebijakan pokok yang ditempuh untuk mengefektifkan pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Provinsi  dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah kebijakan peningkatan kinerja SKPD, Kebijakan Peningkatan Kualitas Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta  Kebijakan Penataan Kelembagaan dan  ketatalaksanaan Pemerintah.

  1. B. Program dan Kegiatan

Untuk mengefektifkan pelaksanaan garis kebijaksanaan pokok dan strategi  tersebut diatas diperlukan berbagai langkah – langkah nyata yang bersifat strategis dalam bentuk agenda program aksi. Program ini selain merupakan  langkah strategis, juga  akan menggambarkan kondisi Inspektorat  yang diharapkan akan dicapai, yang merupakan langkah untuk mencapai visi dan misi yang diembannya. sbb :

  1. 1. Program
    1. Kebijakan peningkatan kinerja SKPD

Kebijakan peningkatan kinerja SKPD ini diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan terhadap  tugas pokok dan fungsi inspektorat Provinsi berdasarkan standar pelayanan yang telah ditentukan,

1)  Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini  memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pembinaan pengawasan secara administrasi .

2)    Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pogram ini memberikan dukungan berupa kelengkapan sarana dan prasarana bagi aparatur pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan.

3)    Program peningkatan disiplin aparatur

Program ini merupakan upaya bagi inspektorat memberikan citra positif bagi aparat khususnya dalam meningkatkan disiplin , yang diharapkan dengan peningkatan disiplin maka kinerja akan meningkat.

4)    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Untuk meningkatkan kompetensi Aparat dilingkungan Inspektorat Prov. Sulsel  dalam mendukung upaya pembinaan dan pengawasan maka dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur antara lain melalui jalur pendidikan formal, bimbingan teknis, maupun melalui pengembangan profesi.

5)    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Untuk mengukur kinerja inspektorat maka dibutuhkan pelaporan secara berkala maupun berjenjang sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai.

  1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Profesionalisme Aparatur Pemerintah

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur pengawas pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai arah pengembangan karier dan kebutuhan organisasi.

Dalam kebijakan ini terdapat Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan untuk meningkatkan kualitas aparat pengawasan dalam manajemen umum dan manajemen pemerintahan, keahlian dan kompetensi khusus serta kepemimpinan yang berkelanjutan.  Melalui kebijakan ini diharapkan dengan meningkatnya profedionalisme aparat maka kualitas hasil pengawasan akan lebih ditingkatkan .

  1. Kebijakan Penataan Kelembagaan dan  ketatalaksanaan Pemerintah

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah  sesuai dengan kaidah-kaidah good governance.

1)     Program pengembangan sistem informasi pengawasan

Untuk memutakhirkan dan otomatisasi data pengawasan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta bahan masukan dalam pengambilan keputusan organisasi.

2)    Program pengembangan standar dan prosedur pengawasan

Program ini dimaksudkan untuk menyusun kebijakan, peraturan, standar dan prosedur sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penerapan kode etik pengawasan, yang diharapkan jika telah tersusun maka dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh aparat pengawasan.

3)    Program peningkatan kapasitas dan intensitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian internal dan akuntabilitas  pelaksanaan APBD serta upaya pencegahan secara dini terjadinya  penyimpangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

4)    Program Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan antara pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

5)    Peningkatan intensitas dan responsif penanganan pengaduan masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat sebagai pemberi mandat diharapkan menjadi menjadi alat kendali dari luar sistem pemerintahan sehingga dapat diperoleh kinerja yang lebih baik.

6)    Pemantapan pembudayaan pengawasan dan hasil-hasil pengawasan

Program ini merupakan upaya lebih membudayakan pengawasan pada semua lapisan pelaksana kegiatan pemerintahan sehingga semua elemen dapat melaksanakan pengendalian secara baik pada masing-masing wilayah kewenangannya sehingga penyimpangan dapat dicegah. Dalam program ini dilakukan juga pemaparan secara berkala hasil-hasil pengawasan yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan pelaksana kegiatan pemerintahan.

7)    Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Program ini meruakan upaya mengawal pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merupakan salah satu komponen pengeluaran pada masing-masing SKPD sehingga dapat dicapai akuntabilitas dan transparansi mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatannya.

  1. 2. Kegiatan
  2. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan sbb:

1)       Penyediaan Jasa surat menyurat.

2)       Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik.

3)       Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.

4)       Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

5)       Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

6)       Penyediaan Alat Tulis Kantor.

7)       Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

8)       Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

9)       Penyediaan Peralatan  dan Perlengkapan Kantor.

10)       Penyediaan Bahan Bacaan dan            Peraturan Perundang-undangan.

11)       Penyediaan Makanan dan Minuman.

12)       Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

13)       Peningkatan Administrasi Umum.

14)       Peningkatan adminstrasi kepegawaian.

15)       Pemantapan Jabatan Fungsional .

16)       Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

17)       Pengembangan SIMAKDA & SIMGAJI.

  1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan rincian kegiatan sbb:

1) Pengadaan Kendaraan Dinas operasional.

2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

3)     Pengadaan Meubeleur Pengadaan  Perlengkapan olahraga.

4)     Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.

5)     Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan.

6)     Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

7)     Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

8)     Pemeliharaan Rutin/berkala meubeler.

9)     Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

  1. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan rincian kegiatan sbb:

1)    Pengadaan mesin/kartu absensi.

2)    Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

3)    Pengadaan Pakaian Korpri Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.

d.  Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan rincian kegiatan sbb:

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2) Sosialaisasi Peraturan Perundang-undangan.

3) Bimbingan Teknis Fungsional.

  1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, dengan rincian kegiatan sbb:

1)    Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

2)    Penyusunan laporan keuangan semesteran.

3)    Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.

4)    Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

5)    Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan.

6)    Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan.

7)    Peningkatan Administrasi Keuangan.

f.  Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan, dengan rincian kegiatan sbb:

1)       Pelatihan teknis fungsional pengawasan.

2)       Pelatihan Kantor sendiri dan penyertaan pada diklat instansi terkait.

3)       Pendidikan fungsional.

g.  Program pengembangan sistem informasi pengawasan

1)       Pengembangan system informasi pengawasan.

  1. Program pengembangan standar dan prosedur pengawasan, dengan rincian kegiatan sbb:

1)       Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

2)       Penyusunan peraturan gubernur kode etik pemeriksaan.

3)       Penyusunan peraturan gubernur tentang pengawasan.

  1. Program peningkatan kapasitas dan intensitas pengawasan internal dan pengandalian pelaksanaan kebijakan KDH, , dengan rincian kegiatan sbb:

1)          Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

2)          Pengelolaan Temuan Hasil Pemeriksaan

3)          Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

4)          Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

5)          Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

6)          Kegiatan Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Penyusunan LHP

7)          Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD

8)          Pemutakhiran Data Tingkat Regional Di Provinsi Sulawesi Selatan

  1. Program Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah

1)       Rapat Koordinasi, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

  1. Program Peningkatan intensitas dan responsif penanganan pengaduan masyarakat

1)       Desk Penanganan Pengaduan Masyarakat

  1. Program Pemantapan pembudayaan pengawasan dan hasil-hasil pengawasan , dengan rincian kegiatan sbb:

1)       Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi

2)       Sosialisasi Pengawasan Fungsional

  1. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah, , dengan rincian kegiatan sbb:

1)       Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa

2)       Evaluasi Pengadaan barang dan Jasa

3)       Penyusunan Standar Biaya

One Response to "Profil"

  1. amiruddin says:

    Agar diperbaharui profil sesuai perda yg baru

Leave a Reply

*