Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Artikel » Penyelewengan Aset dalam Otoritas Lokal

Penyelewengan Aset dalam Otoritas Lokal

imagesBerikut ini sebuah artikel yang berjudul Penyelewengan Aset dalam Otoritas Lokal: Tantangan pada Tata kelola Pemerintahan yang Baik. Dialihbahasan oleh Rosdiana, S.E., M.M., Auditor Madya pada Inspektorat Prov. Sulsel dari judul aslinya, Misappropriation of assets in local authorities: A challenge to good governance tulisan Rozaiha Ab Majida, Nafsiah Mohameda, Rosmawati Haronb, Nor Bahiyah Omara, dan Betsy Jomitina yang dimuat dalam Jurnal Procedia – Social and Behavioral Sciences v. 164 ( 2014 ) h. 345 – 350

Abstrak

Penyelewengan aset memang telah menjadi perhatian utama dalam sektor publik. Pada artikel ini, kita akan mencoba melihat hasil survei atas penyelewengan aset yang mungkin terjadi pada DEWAN KOTA. Hal ini ditemukan bahwa penyelewengan aset terjadi ketika pegawai menggunakan kendaraan dinas, komputer, dan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Walaupun dampaknya mungkin tidak signifikan, namun, jika tidak ditanggapi, gelaja tersebut akan menjadi suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Akibatnya, hal sepele tersebut akan menciptakan dampak yang luar biasa pada masalah keuangan karena terdapat pengeluaran yang tidak perlu dikeluarkan.

Kata Kunci : DEWAN KOTA; penyelewengan aset; kecurangan

Pendahuluan

Otoritas pemerintahan Malaysia dibagi ke dalam tiga hirarki; Pemerintah Federal, Pemerintah Negara, dan Pemerintah  Daerah. Sejak tahun 1957, pemerintah Malaysia telah mengalami beberapa perubahan program yang meliputi perkembangan peran dalam membimbing suatu negara yang baru merdeka menjadi motivator yang inovatif dalam pembangunan ekonomi. Perubahan tersebut bagaimanapun telah dimulai sejak tahun 1980-an ketika Pemerintah Pusat secara besar-besaran meluncurkan suatu transisi kebijakan privatisasi di mana sektor publik telah menjadi fasilitator pada sektor swasta dan penyedia layanan umum (Abdul Khalid, 2008).

Peran Pemerintah Daerah secara signifikan telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun, sehingga hal tersebut merupakan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan implementasi rencana pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah (Ahmad Sarji & Mahmud, 1993). Misi, tujuan dan fungsi dari otoritas lokal, pada kenyataannya, mengalami berbagai tingkat reformasi, terutama di bawah berbagai pengaruh, perubahan kompleks dalam kebijakan publik, perkembangan strategi dan prakarsa (Phang, 1997). Menjadi peringkat terendah dalam struktur pemerintahan Malaysia, pemerintah daerah melayani secara langsung masyarakat dalam fungsi-fungsi nya untuk merencanakan, mengembangkan wilayah dan memberikan fasilitas dasar. Bagian 39 dari Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 1976 telah mengizinkan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan mereka sendiri melalui lisensi, pajak, izin, perdagangan dan investasi.

Kecurangan dapat tejadi pada berbagai tingkat organisasi. Skandal perusahaan, pada awal tahun 2001-2002 Enron, WorldCom, dan lain-lainnya, mendorong akan pengenalan defisiensi yang sering terjadi pada pemerintah dan sistem pengendalian internal pada seluruh jenis organisasi. Reaksi atas defisiensi ini menyebabkan Sarbanes-Oxley, dan audit pengendalian internal berdasarkan Pasal 404 yang mana merupakan bukti dalam meningkatkan perhatian akan isu-isu tata kelola, pengendalian internal, dan pendeteksian kecurangan oleh auditor, manajemen, dan dewan komunitas investasi. Sementara itu, terdapat banyak kasus profil tinggi dalam dunia usaha, pemerintah dan organisasi nirbala juga tidak kebal akan terjadinya kecurangan.

Seiring dengan semakin meningkatnya tantangan, masyarakat pada sektor publik memiliki kesan samar akan batas diterima dan tidak terima nya suatu perilaku (PwC, 2010). Dalam studi yang dilakukan oleh Ab Majid (2010), penyelewengan aset memang menjadi perahatian pemerintah daerah Malaysia. Dalam studi tersebut menunjukkan tanda yang mengkhawatirkan akan penyelewengan aset yang telah diklasifikasikan ke dalam (nilai tertinggi):

  1. Kendaraan; dan koneksi internet
  2. Perangkat komputer
  3. Alat tulis
  4. Penggunaan telepon

Hal ini juga ditemukan bahwa perilaku tidak etis merupakan pemandangan umum yang terjadi di antara pegawai dan beberapa menganggap bahwa kegiatan tersebut ialah sah/legal. Konsekuensi dari tindakan ini adalah memperkaya pribadi pegawai dan kerugian organisasi (Stewart, 2007).

Mengingat pentingnya masalah ini, penelitian ini memiliki tujuan dua kali lipat. Artikel ini akan menguji realitas penyelewengan aset pada pemerintah daerah Malaysia dan untuk mencari kesadaran pegawai akan isu-isu tersebut. Diharapkan bahwa temuan ini mampu menyoroti manajemen pemerintah daerah seperti perilaku yang tidak etis. Dengan demikian, tindakan yang tepat dapat diuraikan untuk mengekang masalah tersebut sehingga kerugian aset dan pendapatan dapat dikurangi.

Studi sebelumnya

Tan Sri Dato ‘Setia Haji Ambrin bin Buang, General Auditor Malaysia dalam sambutannya pada Seminar Nasional Akuntansi Forensik dan Kriminologi Keuangan tahun 2008 mengatakan kecurangan sebagai “kekeliruan informasi yang disengaja oleh manajemen, pegawai atau pihak ketiga dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal”. Contoh tindakan, antara lain kelalaian transaksi dari catatan atau dokumen dan penggelapan dan penyalahgunaan aset.

Menurut Asosiasi Penguji Kecurangan (Association of Fraud Examiners), kecurangan terjadi ketika seorang pegawai secara sengaja menyalahgunakan aset dalam organisasi tempatnya bekerja. Penyebabnya mungkin disebabkan oleh kurangnya pemisahan tugas dan kurangnya hukuman yang efektif untuk Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) ini (Huefner, 2011). Untuk alasan dan definisi dari kecurangan, hal tersebut terdiri atas tindakan ilegal yang akan menguntungkan pelaku di satu sisi dan menyebabkan korban di sisi lain.

Penyelewengan aset merupakan salah satu cabang dari kecurangan. Menurut Greenlee, Fischer, Gordon, dan Keating, (2007) studi sebelumnya menunjukkan bahwa kecurangan mungkin terjadi di organisasi nirlaba dan sektor pemerintah, berkat pengendalian internal yang lemah, masalah kepercayaan, kesulitan dalam memverifikasi pendapatan dan beban, kebijakan yang samar dan prosedur pengadaan publik. Skenario memburuk ketika terdapat pengakuan atas tindakan kecurangan di sektor pemerintah sehingga akan menodai citra otoritas. (Jones, 1993).

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Ziegenfuss pada tahun 2001, ia menemukan bahwa adanya etika yang kuat akan memberikan kontribusi untuk menurunkan terjadinya insiden kecurangan. Hampir semua (96 persen) responden survei merasa bahwa kecurangan adalah masalah yang signifikan bagi pemerintah daerah, dan sebagian besar (57 persen) merasa insiden kecurangan akan meningkat di masa depan. Di antara alasan yang telah dikutip yang diharapkan terjadi peningkatan adalah:

  1. Praktek manajemen yang buruk;
  2. Nilai-nilai sosial yang melemah;
  3. Tekanan ekonomi;
  4. Orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka; dan
  5. Pelatihan yang kurang memadai bagi mereka yang bertanggung jawab untuk pencegahan kecurangan dan deteksi.

Di sisi lain, Campos dan Pradhan (2007) mengusulkan bahwa penyelewengan aset terjadi ketika pegawai pemerintah menggunakan kendaraan dinas, komputer dan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Dimulai dari penyalahgunaan kecil seperti alat tulis sampai penyalahgunaan kendaraan dinas (Orchard, Decker dan Kiziran, 2007). Dampaknya mungkin tidak signifikan, namun, jika tidak ditanggapi, gejala tersebut akan menjadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Akibatnya, hal sepele tersebut akan menciptakan dampak yang luar biasa pada masalah keuangan karena terdapat pengeluaran yang tidak perlu dikeluarkan (Orchard et al, 2007). Chapple, Ferguson dan Kang (2007) juga didukung oleh gerakan yang mengindikasikan bahwa penyelewengan aset yang dilakukan oleh pegawai sering dalam jumlah yang relatif kecil dan immaterial, yang karenanya, mereka sulit untuk dideteksi. Hal ini karena manajemen mampu menyamarkan penyelewengan dengan cara-cara yang ambigu.

Namun demikian, Green dan Calderon (1994) percaya bahwa bendera merah dapat digunakan sebagai sinyal saat terjadinya penyelewengan aset. Bendera merah adalah indikator situasional dan bukti-bukti yang digunakan sebagai tanda jika terjadi kemungkinan penyelewengan aset misalnya kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau komputer pemerintah yang digunakan untuk penggunaan pribadi. Dengan adanya bendera merah sebagai indikator, hal tersebut harus mengarah pada kecurigaan manajemen (Uretsky, 1980).

Metodologi

Kami telah memilih dua pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan penelitian kami. Kami memilih untuk menggunakan convenience sampling dalam pemilihan DEWAN KOTA, yang dibuat berdasarkan hasil deskriptif yang ditemukan oleh Ab Majid (2010) dan Jomitin (2011) dalam studi mereka. Hasil penelitian mereka menunjukkan hasil yang serupa pada penyelewengan aset terlepas dari jumlah aktiva dan jumlah karyawan yang dipekerjakan di pemerintah daerah di seluruh Malaysia. Instrumen penelitian kami ialah melalui survei yang kemudian hasil dari respon survei tersebut kemudian digunakan untuk membandingkan kedua pemerintah daerah. Untuk melindungi privasi dan kerahasiaan, kami telah menandai pemerintah daerah sebagai DEWAN KOTA A dan DEWAN KOTA B. Fokus utama kami ialah untuk menangkap data deskriptif pada kemungkinan penyelewengan aset di pemerintah daerah. Pertanyaan-pertanyaan kemudian tersegmentasi ke dalam tiga situasi yang dirancang untuk memenuhi tujuan penelitian secara tepat. Tanggapan disusun secara terstruktur ke dalam Skala Likert dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (Sangat Setuju). Survei ini telah distribusikan kepada 300 orang pegawai DEWAN KOTA, namun hanya 62 yang kembali dan dapat digunakan.

Temuan dan Diskusi

Skenario 1: Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi

Skenario 1: Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi

Skenario 1 ialah penggunaan kendaraan dinas untuk mengangkut anak-anak pegawai ke atau dari sekolah. Tabel 1 menunjukkan bahwa 63% responden dari DEWAN KOTA A setuju dengan situasi ini secara umum. Meskipun responden di DEWAN KOTA B menunjukkan 22% ketidaksetujuan dari situasi ini, persentase pegawai yang telah menjawab bahwa hal tersebut merupakan situasi umum dan tidak berbeda dengan DEWAN KOTA A.

Tak hanya itu, hampir setengah (53%) karyawan lain (rekan kerja) sedang melakukan hal yang sama. Menariknya, 80% dari mereka setuju bahwa skenario tersebut menentang hukum tetapi tidak ada tindakan yang diambil oleh pegawai. Selain itu, pegawai diberi izin oleh atasan mereka untuk menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi (63%). Namun, persentase menunjukkan DEWAN KOTA B sedikit lebih rendah dibandingkan dengan DEWAN KOTA A. 56% responden dari DEWAN KOTA B percaya bahwa situasi tersebut adalah hal yang umum dan sering terjadi.

Skenario 2: Penggunaan komputer pemerintah, printer, dan alat tulis oleh anggota keluarga

Skenario 2: Penggunaan komputer pemerintah, printer, dan alat tulis oleh anggota keluarga

Skenario 2 diberikan berdasarkan aturan di mana anak dari seorang pegawai DEWAN KOTA menggunakan komputer dan printer dinas untuk menyelesaikan tugasnya. Anak tersebut juga digambarkan menggunakan kertas kantor saat mencetak tugasnya. Berdasarkan skenario, 80% responden dari DEWAN KOTA A menganggap hal tersebut merupakan hal yang sering terjadi sedangkan hanya 44% responden dari DEWAN KOTA B yang setuju. Menariknya, 84% dari mereka setuju bahwa skenario tersebut menentang hukum tetapi tidak ada tindakan yang diambil terhadap pegawai itu sendiri.

Skenario 3: Penggunaan peralatan dan bahan kantor untuk konsultasi pribadi

Skenario 3: Penggunaan peralatan dan bahan kantor untuk konsultasi pribadi

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden dari Dewan Kota A percaya bahwa pemanfaatan peralatan kantor dewan ‘dan utilitas untuk konsultasi pribadi profesional adalah pemandangan umum di tempat kerja mereka. Namun, hanya 31% responden dari Dewan Kota B memiliki pendapat yang sama.

Berdasarkan analisis temuan dari tiga skenario di atas, mayoritas responden setuju bahwa skenario yang diberikan merupakan pemandangan umum di kedua pemerintah daerah. Hasil ini tampaknya konsisten dengan hasil dari KPMG pada tahun 2008-2009, di mana 74% dari responden setuju bahwa mereka secara pribadi telah mengamati atau memiliki pengetahuan pada kesalahan dalam organisasi mereka. Hal ini harus dicatat bahwa skenario yang paling mengkhawatirkan ialah responden menyadari bahwa hal yang mereka lakukan ialah menentang hukum. Meskipun demikian, tidak ada tindakan yang diambil karena mereka telah diberikan izin oleh atasan mereka.

Analisis ini memberikan bukti-bukti kemungkinan keseriusan masalah penyelewengan aset di DEWAN KOTA. Hal ini terjadi dikarenakan oleh banyak faktor, antara lain, adalah kesempatan untuk menyalahgunakan aset, sistem pengendalian internal yang tidak efektif, kurangnya kesadaran dan tingkat pendidikan kecurangan antara petugas. Hebatnya, terdapat beberapa responden yang berpikir bahwa kasus tersebut tidak menentang hukum terutama pada Skenario 1 dan 2.

Temuan dan Diskusi

Mengingat bahwa skenario yang diberikan ialah berdasarkan pada convenience sampling, maka terdapat ruang yang cukup untuk memperdebatkan apakah kedua DEWAN KOTA tersebut menghadapi masalah penyelewengan aset oleh pegawai mereka. Berdasarkan analisis kami, dapat disimpulkan bahwa penyelewengan aset di kedua pemerintah daerah; DEWAN KOTA A dan B, terjadi. Meskipun sebagian besar pegawai dari DEWAN KOTA  memahami keseriusan dari penyelewengan aset; mereka masih tetap melakukannya. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keseriusan penyelewengan aset di pemerintah daerah secara keseluruhan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Accounting, Business and Economy Research Center (ABERC) of Universiti Teknologi MARA, JOHOR, Research Management Institute (RMI) dan Accounting Research Institute (ARI) untuk kepercayaan dan memberikan dukungan mereka.

Referensi

Abdul Khalid, S. N. (2008). New public management in Malaysia: In search of an efficient and effective service delivery. IJMS, 15 (Bumper Issue), 69-90.

Ahmad Sarji, A. H & Mahmud, T. (1993). Upholding the integrity of Malaysian Civil Service, Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd.

Ab Majid. R. (April, 2010). An Exploratory Study on the Possibility of Misappropriation of Asset Occurring in a Local Authority: A Case of Shah Alam City Council. Dissertation. Universiti Teknologi MARA

Campos, J. E. & Pradhan, S. (2007), The Many Faces Of Corruption: Tracking Vulnerabilities At The Sector Level, The World Bank, Washington DC.

Chapple, L., Ferguson, C & Kang, D. (2007), Corporate governance and misappropriation http://www.accg.mq.edu.au/Accg_docs/pdf/seminar_papers/2007/Colin_Ferguson.pdf

Cressey, D.R., (1953), Other People’s Money: A study in the Social Psychology of Embezzlement,

Green. B., & T Calderon. (1994). Using real-world cases to illustrate the power of analytical procedures. Journal of Accounting Education 12(3): 245-268.

Greenlee, J., Fischer, M., Gordon, T., & Keating, E. (2007), An investigation of fraud in non-profit organizations: Occurrences and deterrents, Article published at Non-profit and Voluntary Sector Quarterly.

Huefner, R.J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol. 3, Issue 3, pp111-125

Jomitin, B. (2011). Asset Misappropriation in a Local Authority: Factors Associating Occurrence and Prevention-Detection Mechanism. Dissertation. Universiti Teknologi MARA

Jones, P. (1993). Combating fraud and corruption in the public sector, Chapman and Hall.

KPMG, Profile of a Fraudster Survey 2008.

KPMG Forensic’s 2008–2009 Integrity Survey.

  1. Stewart, (2007). “Managing Government Employees: how to motivate your people, deal with difficult issues and achieve tangible results”, Amacom, New York, pp 11-19.

Liff, Stewart (2007), Managing Government Employees: how to motivate your people, deal with difficult issues and achieve tangible results, Amacom, New York, pp 11-19.

Phang, S. N. (1997). Financing Local Government in Malaysia, Universiti of Malaya Press, pp:1-12.

Pricewaterhousecoopers, (2010), Fraud in the Public Sector, Global Economic Crime Survey, PwC Public Sector Research Center Publication

Orchard, L. X, Decker, L., & Kiziran, T. (2007), Wayne Manufacturing: A Teaching Case On The Detection Of Misappropriation Of Assets, Journal of College Teaching & Learning Volume 4, Number 10, pp 67-76

Uretsky, M. (1980). An interdisciplinary approach to the study of management fraud. In Management Fraud: Detection and Deterrence, edited by R. Elliott and 1. Willingham. New York, NY: Petrocelli Books, Inc.

Ziegenfuss, D.E. (2001), The Role Of Control Environment In Reducing Local Government Fraud, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 13 No. 3, pp. 312-4.

Artikel asli dapat didownoad di Penyelewengan Aset dalam Otoritas Lokal: Tantangan pada Tata kelola Pemerintahan yang Baik

404 Total kunjungan 2 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Artikel

Leave a Reply

*