Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Artikel » Mengenal Probity Audit

Mengenal Probity Audit

SONY DSCTulisan ini dibuat oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Syafruddin Kitta, ST., MT., M.Si. Tulisan ini disarikan dari Buku Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang diterbitkan oleh BPKP pada tahun 2012.

Pada tanggal 9 April 2012, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan Peraturan Nomor PER-362/K/D4/2012 Tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APIP. Peraturan ini menjadi panduan bagi APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta lnstansi Lainnya dalam melakukan probity audit.

Probity Audit adalah penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

Probity audit ini menjadi penting karena fakta menunjukkan bahwa 3.423 Kasus Korupsi yang ditangani BPKP Sejak Tahun 2003 adalah Kasus Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), selain itu, penelitian yang dilakukan KPK juga mengantar pada kesimpulan bahwa 70% Kasus Korupsi Berasal dari PBJ, dan 85% kasus korupsi yang melibatkan sekitar 300an Gubernur/Bupati/Walikota adalah kasus PBJ.

Karena fakta inilah, maka dipandang perlu melakukan sebuah prosedur audit yang dimulai sejak identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD. Proses auidit inilah yang dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 disebut sebagai probity audit. Probity merupakan sebuah istilah yang mewakili makna integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty).

Dalam Buku Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang diterbitkan oleh BPKP pada tahun 2012, dikemukakan pengertian probity secara lebih komprehensif. Konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.

Secara spesifik, terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, dan mengacu pada pengertian di atas, maka probity dapat diartikan sebagai ‘good process’, sebuah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan mengacu pada penegakan prinsip-prinsip integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Beberapa aturan yang diacu oleh Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Probity Audit adalah (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam PP No 60 Tahun 2008 pasal 47 – 48 menjelaskan bahwa APIP melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah  termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Sementara dalam pasal 1 angka 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dijelaskan bahwa “APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (K/L/D/I). Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 116 disebutkan bahwa Kementerian/ Lembaga/ Institusi dan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Kota diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), termasuk pengawasan mengenai pelaksanaan swakelola dan penggunaan produksi dalam negeri.

Pengawasan dilakukan antara lain membuat sistem pengawasan intern atas pengadaan barang/jasa termasuk menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit pengadaan barang/jasa. Ketersediaan barang/jasa berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan publik.

Dalam upaya memperoleh barang/jasa berkualitas, pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara transparan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel). Nah, jenis pengadaan barang/jasa seperti apakah yang dilakukan probity audit atasnya? Berikut ini pemetaan sederhananya: 1 Dalam melaksanakan probity audit, pejabat fungsional aditor yang dilibatkan atau dikenal dengan istilah probity auditor, selayaknya memenuhi beberapa syarat berikut:

  1. Independen, Obyektif, Berintegritas Tinggi

Bebas dari conflict of interesrt, yaitu tidak memiliki bisnis keuangan/kepentingan individu/tidak sebagai pegawai instansi yang diaudit/kontraktor/konsultan yang dapat menimbulkan konflik dalam penugasannya. Salah satu tools yaitu “Conflict of Interest Declaration

  1. Menjaga Kerahasiaan

Semua informasi yang diperoleh harus dijaga kerahasiannnya. (tools : check list dalam melakukan penilaian aktivitas yang dilakukan, dokumentasi, kebijakan yang mendasari, dll)

  1. Memahami Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa (sebagaimana disyaratkan bagi PPK dan Pokja ULP)

  1. Memahami Proses Pengadaan B/J

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/ jasa lainnya/swakelola Berikut ini skema implementasi probity audit yang bisa dilakukan dalam konteks pemerintah daerah: 2 3 4 5 6 7 Dengan adanya probity audit, maka diharapkan agar proses pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip probity yaitu:

  1. Menghindari konflik dan permasalahan.
  2. Menghindari praktek korupsi.
  3. Meningkatkan integritas sektor publik melalui perubahan perilaku dan perubahan organisasi.
  4. Memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan kegiatan sektor publik telah dilakukan melalui proses yang berintegritas dan dapat dipercaya.
  5. Memberikan keyakinan secara objektif dan independen atas kejujuran (probity) proses pengadaan barang/jasa.
  6. Meminimalkan potensi adanya litigasi (permasalahan hukum)
1870 Total kunjungan 3 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Artikel

Leave a Reply

*