Inspektorat Sulawesi Selatan » Berita » Mau Urus Surat Keterangan Bebas Temuan? Ini Mekanismenya

Mau Urus Surat Keterangan Bebas Temuan? Ini Mekanismenya

InspektoratSulsel.Id – Meski kelihatan sepele, Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) hanyalah selembar kertas, tapi tentu saja surat yang dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ini fungsinya sangat penting, baik bagi aparatur sipil negara, maupun pihak swasta.

Penerbitan SKBT untuk pihak ASN adalah dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi pindah wilayah kerja/tugas, pensiun atau untuk mengikuti lelang jabatan. Sementara bagi pihak swasta, SKBT menjadi semacam bukti bahwa rekanan/pihak swasta dimaksud tidak masuk dalam daftar hitam (black list) atau masih mempunyai temuan yang bersifat keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan APIP.

Oleh karena itu, untuk memudahkan proses pengurusan SKBT oleh pihak yang berkepentingan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari APIP yang berwenang menerbitkan SKBT, mengeluarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terkait hal ini.

Dalam SOP tersebut, terlihat bahwa proses pengurusan SKBT akan selesai dengan durasi waktu pengurusan 60 menit atau 1 jam. Tentu saja dengan catatan bahwa  proses pengurusannya sesuai mekanisme yang ditetapkan dan berkas pengurusan yang disyaratkan telah terpenuhi.

Untuk ASN, beberapa berkas yang harus disiapkan sebagai lampiran pengajuan pengurusan bebas temuan adalah:

  1. Permohonan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan tercatat sebagai ASN;
  2. Pernyataan dari Kepala OPD bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai masalah di lingkup internalnya terkait dengan PP 30 Tahun 1980 yang telah diubah dengan PP 53 Tahun 2010 ataupun masalah lainnya, baik yang bersifat keuangan maupun administrasi yang akan berdampak terhadap SKPD yang akan ditinggalkannya di kemudian hari, dan dikenakan sanksi jika keterangannya tidak benar;
  3. Melampirkan fotokopi SK terakhir;
  4. Melampirkan SKP terakhir;
  5. Identitas PNS yang jelas (KTP dan sejenisnya);
  6. Pas Photo warna ukuran 3×4 (1 lembar).

 

Sedangkan untuk rekanan/pihak swasta, berikut ini berkas yang harus disiapkan:

  1. Permohonan dari Direktur perusahaan;
  2. Pernyataan dari Direktur bahwa:
  • Perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan;
  • Tidak Pailit;
  • Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dan manajemen tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  1. Melampirkan fotokopi KTP/SIM Direktur yang berlaku;
  2. Melampirkan fotokopi SITU, SIUP, TDP, dan NPWP Perusahaan;
  3. Melampirkan fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  4. Pas Photo warna ukuran 3×4 (1 lembar).

 

Untuk selengkapnya, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dapat diunduh dalam tautan berikut: SOP SKBT

174 Total kunjungan 2 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Berita

Leave a Reply

*