Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Berita » Jangan Remehkan Daftar Hadir!

Jangan Remehkan Daftar Hadir!

Memasuki tahun 2011, Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kebiasaan baru. Saban pagi, mereka berkerumun untuk mengisi daftar hadir manual yang disiapkan oleh Sub Bagian Administrasi dan Umum. Kebiasaan ini menyusul dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kewajiban mengisi daftar hadir ini berlaku bagi semua pegawai yang tidak tugas luar ke daerah. Ini berarti termasuk mereka yang lagi tugas pemeriksaan dalam kota, tetap wajib mengisi daftar hadir sebelum berangkat ke tempat tugas!” Demikian penegasan Sekretaris Inspektorat Prov. Sulsel, Syafruddin Kitta, ST., M.Si. ketika beliau mengawasi pelaksanaan pengisian daftar hadir pagi tadi.

Menurut Syafruddin, “Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengatur masalah ketentuan jam kerja ini dengan sangat jelas, termasuk jenis hukuman yang bisa dijatuhkan. Jadi kami harap, rekan-rekan pegawai bisa memahami.”

“Apabila ada pegawai yang tidak mentaati aturan tentang ketentuan jam kerja ini, maka kami akan memberikan sanksi sesuai aturan. Sanksi bisa berwujud teguran, sampai pemberhentikan secara tidak hormat.” Ujar Syafruddin.

“Karena aturannya sudah jelas, maka kami harap teman-teman pegawai dapat mengisi daftar hadirnya secara rutin, sebab bila tidak, jangan salahkan kami apabila dikemudian hari ada sanksi yang keluar”. Lanjutnya.

Pada kesempatan itu juga, Kasubag Administrasi dan Umum, Surahmanta, S.Sos., M.Si. menambahkan, “Dalam PP No. 53 Tahun 2010 terutama pasal 3 yang mengatur kewajiban PNS, pada ayat 11 menyebutkan dengan tegas bahwa masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja merupakan salah satu kewajiban seorang PNS.”

“Seyogyanya PNS mengisi daftar hadir sebelum pelaksanaan upacara atau apel. Upacara bendera dan apel pagi dilaksanakan pada pukul 07.30 wita untuk hari Senin dan Jum’at, sedang untuk hari Selasa sampai Kamis, apel pagi dilaksanakan pukul 08.00 wita.” Sambung Surahmanta.

Menanggapi kondisi ini, seorang pegawai senior yang tidak mau namanya ditulis mengemukakan, “Seharusnya memang begitu, sehingga semua pegawai sadar akan kewajibannya dan tidak lagi memandang sepele terhadap daftar hadir. Saya bahkan mendukung bila kehadiran menjadi pertimbangan dalam penugasan.”

“Cuma memang, modelnya harus ada inovasi, jangan manual begini. Kalau bisa menggunakan absen elektrik atau pemindai sidik jari sehingga lebih efektif dan validitasnya tidak meragukan.” Lanjut si senior.

Menanggapi hal tersebut Syafruddin mengungkapkan, “Untuk tahun 2011 ini, kami akan mengadakan alat pemindai sidik jari sebagai langkah penertiban proses absensi pegawai.”

Berikut ini beberapa pasal dalam PP No. 53 Tahun 2010 yang terkait dengan hukuman yang bisa dijatuhkan karena pelanggaran mengenai ketentuan jam kerja:

Pasal 8 disebutkan bahwa hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa: teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja; teguran tertulis bagi PNS yang tidak masu kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 9 mengatur hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja; penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

Sedangkan pasal 10 menyebutkan bahwa hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

469 Total kunjungan 1 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Berita

Leave a Reply

*