Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Artikel » Inspektorat Harus Mampu Melakukan Reviu LKPD

Inspektorat Harus Mampu Melakukan Reviu LKPD

Artikel ini ditulis oleh Nasrullah, SE., Ak., Auditor Pertama pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam artikel ini dijelaskan tentang reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik secara konsepsional maupun secara tekhnis.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 31 ayat (1), mewajibkan Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kemudian lebih lanjut dalam ketentuan ini diatur bahwa setidak-tidaknya laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Untuk itu kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehingga dalam pasal 33 PP 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, reviu atas LKPD oleh aparat pengawas internal pemerintah diharuskan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum kepala daerah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab dan menyampaikan LKPD kepada BPK.

Selanjutnya peranan Inspektorat dalam melakukan reviu LKPD  juga diatur dalam pasal 57 PP No 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi, Kabupaten, atau Ko­ta melakukan review atas laporan keuanganpemerintah dae­rah sebelum disampaikan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota kepada BPK.

Kegiatan reviu memiliki beberapa pengertian, baik menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006, dan Peraturan Pemerintah Noomor 8 Tahun 2006.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), reviu merupakan pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006, reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sementara menurut pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, review dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan dalam rangka pernyataan tanggung jawab (statement of responsibility) atas laporan keuangan.

Cris Kuntadi dalam Review La­poran Keuangan pemerintah Pusat/Daerah menyatakan, terdapat beberapa konsep review di antaranya :

  1. Review dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Review paralel dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat dilakukan segera. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diajukan kepada kepala daerah sudah mengakomodasi hasil Review APIP.
  2. Review tertuju pada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan akan semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Review memberikan keyakinan bagi APIP bahwa tidak ada modifikasi (koreksi/penyesuaian) material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan yang diReview sesuai dengan SAP, baik segi pengakuan, penilaian, pengungkapan dan sebagainya.
  3. Review tidak memberikan dasar untuk menyatakan suatu pendapat (opini) seperti halnya dalam audit, meskipun Review mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern secara terbatas.
  4. Dalam Review tidak dilakukan pengujian terhadap kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, bukti pembayaran/kuitansi, dan berita acara fisik atas pengadaan barang dan jasa.

Cris Kuntadi juga menyatakan bahwa kompetensi umum yang per­lu dimiliki oleh pelaksana re­view antara lain: pemahaman me­ngenai akuntansi,khususnya akuntansi sektor pu­blik/pemerintahan, termasuk pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pemahaman mengenai sistem pengendalian intern.

Ruang lingkup reviu meliputi: Pertama, Penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI), tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu audit namun terbatas pada pengendalian akuntansi, berupa proses akuntansi pendapatan, pengeluaran, aset, dan non-kas, misalnya dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses reviu hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aktiva tetap, cukup bandingkan jumlah aset tetap di neraca dengan lampirannya, apakah sudah sama dan bandingkanbelanja modal di realisasi anggaran dengan penambahan aset untuk tahun berjalan, aset tetap berasal dari konstruksi dalam penyelesaian tahun sebelumnya, serta kapitalisasi biaya untuk perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, proses pengadaan aset tetap.

Kedua, Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak dilakukan pengujian terhadap bukti, hanya sampai alur dari jurnal-buku besar-laporan keuangan.

Tujuan reviu hanya sebatas memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah audit.

Dalam melakukan review atas laporan keuangan, aparat pe­ngawasan intern harus mema­hami secara garis besar sifat tran­saksi entitas, sistem dan pro­sedur akuntansi, bentuk ca­tatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan ke­uangan.

Berikut tahapan dalam melakukan reviu:

  1. Perencanaan Reviu

–   Pemahaman atas entitas yang direviu

  • Menentukan informasi apa yang diperlukan untuk memahami lingkungan entitas pelaporan
  • Menentukan apakah informasi tersebut ada di file yang disimpan di kantor tim reviu atau tidak
  • Melakukan proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk memahami lingkungan entitas pelaporan
  • Melakukan analisa atas data yang diperoleh untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh
  • Melakukan penilaian risiko atas entitas yang direviu, dan
  • Mengisi form pemahaman entitas untuk mendokumentasikan proses pemahaman atas entitas yang direviu yang telah dilakukan

–   Penilaian atas sistem pengendalian intern (SPI) sesuai Permendagri No 13/2006 pasal 313

  • mengumpulkan informasi mengenai penilaian SPI yang telah dilakukan sebelumnya terhadap kriteria penilaian SPI yaitu terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;terselenggaranya penilaian risiko;terselenggaranya aktivitas pengendalian;terselenggaranya sisteminformasi dan komunikasi; danterselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
  • melakukan penilaian SPI terhadap aktivitas pengendalian melalui analisa SOP yang ada dan risiko-risikonya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas SOP tersebut secara lengkap dan menyeluruh, namun jika telah dilakukan penilaian melalui proses audit reguler atau reviu periode sebelumnya, analisa cukup difokuskan pada prosedur-prosedur yang memiliki potensi menyebabkan Laporan Keuangan menjadi salah saji.
  • Melakukan pengembangan atas SOP menjadi sub sistem–sub sistem yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah atau peraturan perundangan lain untuk mengidentifikasikan risiko yang mungkin timbul di setiap proses yang terjadi di setiap sub sistem; mengidentifikasikan sistem pengendalian yang harus ada untuk menghindari risiko yang ditemukan; melakukan analisa atas risiko yang telah ditetapkan dan efeknya terhadap akun-akun yang terdapat di laporan keuangan.

–   Penyusunan program kerja reviu

  • Menentukan prioritas apa yang perlu dilakukan dalam tahap pelaksanaan  (atas risiko yang ditemukan selama proses penilaian atas SPI dan pemahaman entitas),
  • Menentukan batas materialitas dalam proses reviu yang dilakukan saat ini, dan
  • Membuat Program Kerja Reviu (PKR) sebagai dasar pelaksanaan reviu di lapangan.
  1. Pelaksanaan Reviu

–   Penelusuran Angka yaitu menentukan langkah kerja reviu apa saja yang memerlukan teknik reviu berupa penelusuran angka yang meliputi pencocokan saldo antara angka di laporan keuangan dengan angka di neraca saldo konsolidasi; pencocokan saldo antara angka di neraca saldo konsolidasi dan neraca saldo SKPD dan PPKD;

–   Prosedur Analitis  yaitu menentukan langkah kerja reviu apa saja yang memerlukan teknik reviu berupa prosedur analitik yang meliputi kewajaran angka suatu akun dengan angka di tahun sebelumnya; kewajaran hubungan antar akun;

–   Permintaan Keterangan yaitu menentukan langkah kerja reviu apa saja yang memerlukan teknik reviu berupa permintaan keterangan dengan caramenentukan pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan,menentukan apakah keterangan yang diberikan sudah dapat menjelaskan seluruh aspek yang ditanyakan oleh tim reviu, danmenyiapkan jurnal penyesuaian yang akan diusulkan kepada entitas Jika terdapat kemungkinan penyajian laporan keuangan terpengaruh oleh hasil permintaan keterangan

Dalam pelaksanaan reviu diperlukan kertas kerja reviu yang digunakan oleh tim reviu untuk mendokumentasikan seluruh proses yang dilakukan sesuai dengan Program Kerja Reviu (PKR) yang telah ditetapkan, yang terdiri atas KKR Umum, KKR Neraca, KKR Laporan Realisasi Anggaran, KKR Laporan Arus Kas, KKR Calk, dan KKR keterkaitan antar LK.

Pada dasarnya KKR berisi tentang  penilaian terhadap variabel penulisan entitas; variabel periode; variabel struktur; variabel per pos; variabel hubungan per pos yang didasarkan pada PPRI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

  1. Pelaporan Reviu

–   Inspektorat membuat pernyataan telah direviu yang merupakan salah satu unsur dari laporan hasil reviu, apabila terdapat informasi yang kurang andal/akurat/sah/salah saji, makadiberikan usulan koreksi kepada PPKD atas laporan seuai dengan SAP dan SPI, apabila koreksi yang diusulkan dapat diterima oleh PPKDmaka pernyataan telah direviu tanpa paragraf penjelas , jika koreksi yg diusulkan ditolak oleh PPKD maka pernyataan telah direviu dengan paragraf penjelas;

–   Inspektorat menyusun laporan hasil reviu yang menjelaskan secara keseluruhan proses reviu yang dilaksanakan.

Untuk mendapatkan contoh Kertas Kerja Reviu, silahkan menghubungi saudara Nasrullah, SE., Akt. di  085256281200 atau via email: info@inspektoratsulsel.org

2705 Total kunjungan 1 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Artikel

4 Responses to "Inspektorat Harus Mampu Melakukan Reviu LKPD"

  1. ahmad yusmai says:

    Assalamu alaikum, saya dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara, kebetulan sedang diberi kepercayaan untuk melakukan Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2014. saya kesulitan untuk membuat kertas kerja reviu. dengan segala kerendahan hati, saya bermaksud untuk melihat contoh kertas kerja reviu dari Inspektorat Sulawesi Selatan, terutama berkenaan dengan aset. Saya berharap agar dapat diberikan contoh kertas kerja reviu dimaksud. mohon agar dikirim melalui email saya. terima kasih. Wassalamualaikum.

  2. ahmad yusmai says:

    Assalamualaikum, kami dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara bermaksud meminta sedikit bantuan dari Inspektorat Sulawesi Selatan karena pada saat ini kami sedang diberi kepercayaan untuk melakukan reviu atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2014. Bantuan yang diperlukan adalah contoh Kertas Kerja Reviu secara keseluruhan karena kami kesulitan untuk membuatnya sendiri. diharapkan dengan adanya contoh Kertas Kerja Reviu, kami akan mampu membuat Kertas Kerja Reviu sendiri yang disesuaikan dengan kondisi LKPD kami. atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.

  3. sugeng pujarwanto Itkab Kebumen says:

    Mohon bantuannya untuk mengirim kepada kami Kertas Kerja Reviu, terima kasih atas bantunnya.

  4. m.s. noor tujuh says:

    Assalamualaikum
    mohon kiranya bisa diberikan bantuan meng e-mail kan kkr nya, atas bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Leave a Reply

*