Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Berita » Gubernur Sulawesi Selatan Menandatangani Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi

Gubernur Sulawesi Selatan Menandatangani Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi

DSC_1536InspektoratSulsel.Org – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini terus berusaha mewujudkan pencapaiannya sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan, tentunya dengan senantiasa melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Good Governance secara konsisten dan berkesinambungan di segala aspek, baik Pemerintahan, Pembangunan maupun Kemasyarakatan. Untuk itu.

Untuk itu, dalam kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2015 bertempat di ruang pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan menandatangani Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang disaksikan oleh Pimpinan KPK – RI sebagai bentuk komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan dengan akuntabilitas yang lebih baik, serta terhindar dari praktek-praktek yang terindikasi dan berpotensi terjadinya korupsi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. DSC_1550Prinsip Dasar:
    1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/ kemudahan sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
    2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku; dan
    3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
  3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training of Trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemetaan area titik rawan gratifikasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
  4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi.
  5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya komitmen tersebut diharapkan menjadi modal dasar untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan harapan dan dinamika masyarakat.

329 Total kunjungan 1 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Berita

Leave a Reply

*