Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Artikel » Fungsi Assurance dan Kompetensi Auditor

Fungsi Assurance dan Kompetensi Auditor

Artikel ini dibuat oleh Muhammad Kasman, SE., staf Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Artikel ini diulas tentang pergeseran karakter pengawasan internal, serta kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh auditor terkait pergeseran tersebut.

 

Pergeseran karakter pengawasan internal dari pengawasan yang bersifat represif menjadi pengawasan yang bersifat preventif, membuat fungsi pengawasan dari cenderung menjadi watch-dog yang mencari-cari kesalahan menjadi consultancy dan quality assurance. Pergeseran fungsi ini menuntut penguasaan kompetensi yang berbeda dari sebelumnya.

 

Menurut The Institute of Internal Auditors (2004), auditor internal adalah an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

 

Ini berarti bahwa auditor internal sebagai pelaksana fungsi konsultatif dan quality assurance, akan menitikberatkan fungsi dan fungsinya untuk membuat pengoperasian organisasi semakin baik dan bermanfaat dalam rangka membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Auditor internal menjadi mitra manajemen yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi.

 

Menurut Uun Undayasari (2011), setidaknya ada tiga komponen yang terlibat dalam implementasi fungsi assurance ini, yaitu:

  1. Orang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian independen , yaitu auditor internal (APIP);
  2. Orang atau sekelompok orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam proses, sistem atau subyek permasalahan yang dinilai (auditan), dan;
  3. Orang atau sekelompok orang yang membutuhkan atau mengandalkan atau memanfaatkan hasil penilaian independen, yaitu pengguna atau pemangku kepentingan, seperti dewan pengawas, pimpinan ataupun para pemangku kepentingan (pihak ketiga) lainnya, misalnya regulator, pegawai dan lembaga keuangan.

 

Fungsi assurance ini terkait dengan posisi strategis APIP dalam konteks implementasi reformasi birokrasi. Karena melalui fungsi assurance inilah, para auditor internal dapat memastikan keseluruhan agenda reformasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan menghasilkan kinerja yang telah ditetapkan.

 

Pelaksanaan fungsi assurance ini akan efektif dengan menggunakan pendekatan keilmuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan juga tata kelola. Quality assurance adalah aktivitas berjalan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan standar kualitas kinerja dan output yang bermutu.

 

Quality assurance yang menjadi fungsi auditor, mengadopsi pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi masalah dan untuk kemudian  mengambil tindakan koreksi. Ini bermakna bahwa menjadi quality assurance membuat auditor menjadi penjamin konsistensi kualitas output dan menjamin pelaksanakan pengecekan quality control secara rutin.

 

Menurut Warren (2006), agar pelaksanaan fungsi sebagai pemberi assurance dapat berjalan secara efektif, diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu: mandat resmi, organisasi yang independen, akses yang tidak dibatasi, dukungan dari pemangku kepentingan, anggaran yang memadai, kepemimpinan yang kompeten, kompetensi auditor, dan standar profesional audit.

 

Dari beberapa prasyarat yang disebutkan oleh Warren, maka tulisan ini akan menitikberatkan pada soal kompetensi auditor. Mengenai hal ini, sebagai auditor yang dibina oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), standar kompetensi APIP telah diatur melalui Peraturan Kepala BPKP No.: Per-211/K/JF/2010, tanggal 13 April 2010.

 

Pengertian standar kompetensi dalam Peraturan Kepala BPKP tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan standar kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minmal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil yang baik.

 

Standar kompetensi auditor merupakan dasar bagi pengangkatan, penyusunan/pengembangan program pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesionalisme auditor, penetapan pola sertifikasi auditor, pengembangan karir, penilaian kinerja, pemindahan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional serta sebagai dasar penerapan renumerasi auditor.

 

Karena adanya pergeseran fungsi pengawasan dari watch-dog menjadi consultancy dan quality assurance, maka dibutuhkan muatan standar kompetensi yang sesuai dengan tujuan penugasan auditor ke depan. Sebab bila muatan standar kompetensi tidak mengalami penyesuaia, maka auditor akan mengalami kesulitan pula dalam menjalankan fungsinya.

 

Terkait dengan standar kompetensi ini, Auditor diwajibkan untuk memenuhi standar kompetensi yang disyarakatkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya yang meliputi knowledge, skill dan attitute. Selain itu, auditor juga wajib mempertahankan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan profesional secara berkelanjutan (continuing professional education).

 

Kewajiban mempertahankan kompetensi ini dibutuhkan untuk menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan. Maka auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, prosedur, dan teknik audit.

 

Untuk mendukung pemenuhan kewajiban auditor ini, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai institusi yang menaungi auditor internal berkewajiban untuk memastikan agar setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang kompeten, yaitu APIP wajib memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan tersebut.

 

Selain itu, APIP berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan dengan memfasilitasi para auditor untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan untuk memastikan auditor yang ditugaskan telah menguasai perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.

 

Apabila auditor yang didukung oleh APIP memahami betulhakikat pergeseran paradigma pengawasan dan memahami tugasnya untuk menyesuaikan kompetensinya sesuai dengan fungsi tersebut, maka ke depan posisi APIP dalam proses reformasi birokrasi akan kian strategis. Semua ini akan terwujud bila ada kesadaran dan kerjasama dari semua komponen.

530 Total kunjungan 2 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Artikel

Leave a Reply

*