Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Artikel » Elenxis, Instrumen Efektif untuk Memberantas Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Elenxis, Instrumen Efektif untuk Memberantas Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Artikel ini merupakan Saduran oleh Ir. Hj. Suryani Hakim, M.M., Auditor Madya pada Inspektorat Prov. Sulsel dari artikel yang disusun oleh Elpida Tenidoua, Stavros Valsamidisa, Ioannis Petasakisa, Athanasios Mandilasa dari Department of Accounting and Finance, EMaTTech Institute of Technology, dan disampaikan pada 7th International Conference, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC), 8-10 Mei 2015.

INSPEKTORATSULSEL.ID – Masalah ekonomi bayangan (shadow economy), penggelapan pajak dan penghindaran pajak dianggap sebagai wabah dalam perekonomian Yunani selama puluhan tahun (Kousoulakos et al, 1995;. Pavlopoulos, 1987; Pavlopoulos, 2002). Mereka dianggap sebagai akar penyebab terjadinya krisis ekonomi yang sedang kita alami saat ini (Leventi dan Matsaganis, 2013a; .Leventi dan Matsaganis, 2013b). Semua upaya untuk mengawasi dan mengatasi masalah-masalah pelik ini secara efektif terbukti sia-sia (Vasardani, 2011).

Di sisi lain, saat ini, dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, maka terjadi peningkatan integrasi baik di sektor publik maupun sektor swasta (Avgerou, 2002). Penggunaan Internet dan integrasi sistem TI merupakan suatu revolusi untuk perusahaan dan organisasi (Emmanouilidis and Economides, 2010; Kaschek et al., 2008; Cordella and Iannacci, 2010).

Juga, dengan berkembangnya e-government, lembaga-lembaga publik dapat melayani masyarakat dan perusahaan dari jarak jauh, dengan demikian mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, kepuasan masyarakat dan perusahaan, dan manajemen yang lebih mudah dan lebih efektif dalam pelayanan publik (Evans dan Yen, 2006; Gant dan Gant, 2002; Chen, 2010).

Dengan adanya perubahan baik pada organisasi dan fungsi perusahaan dan organisasi sektor publik di satu sisi dan mekanisme pengawasan negara di sisi lain, maka akan lebih mudah dan lebih efisien untuk mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy), penggelapan pajak dan penghindaran pajak. (Gouscos et al., 2001).

Penggelapan pajak merupakan penggelapan ilegal pajak yang dilakukan oleh individu dan perusahaan. Penggelapan pajak terjadi dimana wajib pajak secara sengaja melakukan kekeliruan terhadap urusan mereka termasuk pelaporan pajak yang tidak jujur, seperti pengurangan pendapatan, keuntungan dari jumlah yang diperoleh, atau melebih-lebihkan pemotongan (Becker,1968). Penggelapan pajak merupkan suatu kegiatan yang secara umum terkait dengan ekonomi bayangan.

Penghindaran pajak merupakan penggunaan hukum pajak secara legal untuk mengurangi beban pajak seseorang (Miller dan Pangbourne, 2010). Penghindaran pajak merupakan penggunaan rezim pajak demi keuntungan sendiri untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan aturan hukum (Scott et al., 2010).

Penggelapan dan penghindaran pajak dapat dilihat sebagai bentuk ketidakpatuhan pajak, keduanya digambarkan sebagai kegiatan yang dimaksudkan untuk mensubversi sistem pajak negara, meskipun klasifikasi penghindaran pajak tidak terbantahkan, mengingat penghindaran ini sah menurut hukum (Wenzel, 2002).

Hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan pertumbuhan insentif bertenaga tinggi bagi manajer dianalisis oleh (Desai dan Dharmapala, 2006). Mereka membuktikan bahwa kenaikan kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat perlindungan pajak (tax shelter), dimana sesuai dengan hubungan yang saling melengkapi antara pengalihan dan perlindungan. Hasil ini dapat membantu menjelaskan perkembangan variasi cross-sectional di antara perusahaan-perusahaan di tingkat penghindaran pajak, perlindungan, dan mengapa kesenjangan pajak yang besar berkaitan dengan abnormal return negatif berikutnya, dimana abnormal return merupakan return yang didapat investor yang tidak sesuai dengan pengharapan.

Interaksi antara pajak perusahaan dan tata kelola perusahaan kemudian dianalisis oleh (Desaia dll., 2007). Mereka mengatakan bahwa rancangan sistem pajak perusahaan mempengaruhi jumlah keuntungan pribadi yang diekstraksi oleh orang dalam perusahaan dan kualitas sistem tata kelola perusahaan mempengaruhi sensitivitas penerimaan pajak terhadap adanya perubahan pajak.

Hipotesis teoritis menyatakan bahwa sikap intrinsik pembayar pajak terhadap kejujuran dan stigma sosial dipengaruhi oleh persepsi seberapa besar penggelapan pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak begitu juga dengan persepsi mereka terhadap efektivitas pembuat kebijakan dalam melakukan pengawasan terhadap variabel makro ekonomi yang relevan (Dell’Anno, 2009).

Cerqueti dan Coppier (2009) mengeksplorasi penerimaan pajak pada rezim korupsi fiskal yang luas dalam kerangka statis. Mereka membuktikan bahwa hubungan antara tarif pajak dan penerimaan pajak bergantung pada relevansi “shame effect” yang terdeteksi dalam transaksi korup. Di negara-negara dengan efek “low shame”, perkembangan penerimaan pajak seiring dengan meningkatnya tarif pajak. Selain itu, terdapat tarif pajak kritis di mana tingkat perkembangan penerimaan pajak mulai berkurang. Di negara-negara dengan “shame effect” penerimaan pajak meningkat hingga mencapai nilai ambang batas dan kemudian terjadi penurunan.

Cerqueti dan Coppier (2011) juga membuktikan bahwa hubungan antara tarif pajak dan pemungutan pajak, dalam kerangka dinamis, tidaklah unik, melainkan berbeda tergantung pada relevansi “shame effect”. Mereka menunjukkan bahwa pada ketiga kasus – negara dengan “low, middle and high shame”, mengalami peningkatan pertumbuhan mutlak dimana tarif pajak meningkat hingga mencapai ambang batas, dan setelah itu pertumbuhan mutlak mulai menurun dengan meningkatnya tarif pajak.

Analisis dini konsekuensi budaya pada perbedaan internasional untuk nilai yang berhubungan dengan pekerjaan disajikan oleh Hofstede (1980).

Hubungan antara dimensi budaya nasional dan penggelapan pajak disajikan oleh Richardson (2008). Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari 47 negara. Temuan ini sangat berguna bagi para pembuat kebijakan pemerintah dalam menilai kemungkinan terjadinya penggelapan pajak dari sudut pandang budaya, hukum, politik, dan agama, dan dalam mengembangkan kebijakan reformasi pajak untuk mengurangi terjadinya kasus penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya dikembangkan oleh Tsakumis dll. (2007), di mana dilakukan penelitian di 50 negara mengenai pengaruh budaya nasional terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Untuk memastikan pandangan para ahli mengenai kontribusi Sistem Informasi dan e-Government dalam memberantas penggelapan dan penghindaran pajak, maka pandangan konsultan pajak di bidang Evros dan Kavala kemudian dicatat dan diproses.

Kuesioner administrasi dipilih untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kuesioner terdiri atas 20-item yang dilakukan pada bulan November 2014 dan terdiri atas dua komponen: (1) Lima pertama mengenai data demografi responden (usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja dan pendapatan) dan (2) Lima belas terakhir mengenai sikap responden dalam kaitannya dengan ekonomi bayangan, penggelapan pajak dan penghindaran pajak.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dan Gutman. Pada skala Likert, pertanyaan mengenai sikap memiliki lima kategori jawaban yaitu “Sangat setuju” = 5, “Setuju” = 4, “Netral” = 3, “Tidak setuju = 2, “Sangat tidak setuju”. Pada skala Gutman, pertanyaan mengenai sikap memiliki dua kategori jawaban yaitu “Ya” dan “Tidak”.

Kuesioner dibagikan kepada delapan puluh enam (86) orang dan diselesaikan oleh delapan puluh (80), sehingga tingkat respon adalah 93%. Seluruh analisis statistik dilakukan dengan aplikasi software SPSS versi 18.

Kami mengajukan beberapa hipotesis berikut:

  1. Peningkatan pengenaan pajak yang mengarah ke peningkatan penggelapan pajak,
  2. Akuntan secara bersama-sama bertanggung jawab atas penggelapan pajak yang dilakukan nasabah mereka,
  3. Mekanisme pajak bertanggung jawab atas terjadinya penggelapan pajak
  4. Kelemahan dan minimnya sikap yang konstan saat berhadapan dengan penggelapan pajak

Penelitian menggunakan Analisis Faktor dengan metode Komponen Utama dengan rotasi varimax dan mencoba untuk menyelidiki hubungan antara jumlah item dan mengelompokkan mereka kedalam empat kelompok faktor baru. Sebelum kami lanjutkan, kami akan memeriksa nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) yang sesuai untuk Analisis Faktor. Nilai chi-Square untuk Bartlett’s Test of Sphericity juga akan diperiksa agar dapat melanjutkan proses Analisis Faktor.

Hasil analisis pendapat para ahli pada subjek ini kemudian disajikan. Delapan puluh (80) pakar ekonomi dari dua wilayah geografis berbeda di Yunani Utara, khususnya konsultan pajak, menyatakan pendapat mereka dalam kuesioner yang terdiri atas dua puluh (20) pertanyaan  terstruktur. Jawaban ini kemudian dianalisis dengan menggunakan software khusus.

Seluruh hipotesis telah diverifikasi:

  1. Peningkatan pengenaan pajak yang mengarah ke peningkatan penggelapan pajak
  2. Akuntan secara bersama-sama bertanggung jawab atas penggelapan pajak yang dilakukan nasabah mereka
  3. Mekanisme pajak bertanggung jawab atas terjadinya penggelapan pajak
  4. Kelemahan dan minimnya sikap yang konstan saat berhadapan dengan penggelapan pajak

Akuntan dengan pengalaman lebih dari 26 tahun memiliki skor yang lebih tinggi yang diyakini peningkatan pengenaan pajak mengarah ke peningkatan penggelapan pajak. Rata-rata, laki-laki merasa lebih harus bertanggung jawab dibandingkan dengan perempuan atas penggelapan pajak yang dilakukan oleh nasabah mereka. Perempuan lebih meyakini mekanisme pajak bertanggung jawab atas terjadinya penggelapan pajak daripada laki-laki. Orang-orang yang meyakini sistem informasi merupakan cara untuk mengatasi penggelapan pajak memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dalam minimnya sikap yang konstan saat berhadapan dengan penggelapan pajak.

21 Total kunjungan 1 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Artikel

Leave a Reply

*