Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Berita » Bintek Evaluasi LAKIP Diikuti 40 Peserta

Bintek Evaluasi LAKIP Diikuti 40 Peserta

Bimbingan Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan resmi di buka Rabu, 09 Mei 2012 oleh Sekretaris Inspektorat mewakili Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang diikuti oleh 40 orang peserta dari Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan ini, dilaksanakan di Makassar Golden Hotel, Jalan Pasar Ikan No. 52 Makassar.

Dalam sambutan tertulisnya, Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Azikin Sholtan menjelaskan bahwa akuntabilitas menjadi kebutuhan mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah, sebagai komitmen terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Akuntabilitas yang baik akan mendorong meningkatnya publik trust yang diharapkan mempercepat akselerasi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Selatan”, jelas Azikin.

Masih dalam sambutannya, Azikin menjelaskan bahwa secara normatif setiap Entitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Laporan Akuntabilitas sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya harus dilakukan evaluasi LAKIP oleh Aparat pengawasan Internal.

“Oleh karena itu, kegiatan Bimbingan Teknis Ini sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena akan memberi penguatan terhadap Aparat pengawasan Inspektorat Kab/kota/provinsi untuk mengawal kebijakan akuntabilitas pada pemerintah daerah”, demikian Azikin.

Kegiatan Evaluasi LAKIP sangat berpengaruh pada penilaian LAKIP Provinsi/Kab/kota, karena nilai kontribusi pelaksanaan Evaluasi adalah 10% (Sepuluh Persen), sehingga jika tidak dilakukan evaluasi maka   Provinsi/Kab/kota akan kehilangan sejumlah nilai tersebut, selanjutnya penalian LAKIP ini menjadi dasar untuk penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dicanangkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang akan diumumkan pada peringatan Hari Anti Korupsi Tahun 2012.

“Untuk itu, sebagai tindak lanjut komitmen dalam berakuntabilitas, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”.

Menurut Azikin, dalam melakukan evaluasi LAKIP tentu dibutuhkan kompetensi yang baik, termasuk pemahaman terhadap sinkronisasi dokumen perencanaan RPJMD, RENJA, Indikator Kinerja Utama (IKU), PROGRAM, Kegiatan dan Output kegiatan yang telah dilakukan, dan Peraturan tentang Evaluasi LAKIP Akuntabilitas menjadi kebutuhan mutlak yang  harus dilakukan oleh pemerintah, sebagai komitmen terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Akuntabilitas yang baik akan mendorong meningkatnya publik trust yang diharapkan mempercepat akselerasi peningkatan  kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Selatan”, terangnya.

Masih lanjut Azikin, “Oleh karena itu, kegiatan Bimbingan Teknis Ini sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena akan memberi penguatan terhadap Aparat pengawasan Inspektorat Kab/kota/provinsi untuk mengawal kebijakan akuntabilitas pada pemerintah daerah.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Inspektorat, Syafruddin Kitta, ST., M.Si menambahkan bahwa Kegiatan Evaluasi LAKIP sangat berpengaruh pada penilaian LAKIP Provinsi/Kab/kota, karena nilai kontribusi pelaksanaan Evaluasi adalah 10% (Sepuluh Persen), sehingga jika tidak dilakukan evaluasi maka Provinsi/Kab/kota akan kehilangan sejumlah nilai tersebut.

“Selain itu, penilaian LAKIP ini menjadi dasar untuk penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dicanangkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang akan diumumkan pada peringatan Hari Anti Korupsi Tahun 2012”, jelas Syafruddin.

Dalam melakukan evaluasi LAKIP tentu dibutuhkan kompetensi yang baik, termasuk pemahaman terhadap sinkronisasi dokumen perencanaan RPJMD, RENJA, Indikator Kinerja Utama (IKU) , PROGRAM, Kegiatan dan Output kegiatan yang telah dilakukan, dan Peraturan tentang Evaluasi LAKIP itu sendiri.

“Oleh karena itu, harus ada  kemauan untuk meningkatkan kompetensi dari masing masing Evaluator yang akan melakukan Evaluasi, sehingga hasil Evaluasi LAKIP yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dengan baik kepada SKPD yang di Evaluasi maupun kepada publik”, pungkas Syafruddin.

377 Total kunjungan 1 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Berita

Leave a Reply

*