Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Artikel » ASN dan Pilkada; Menyongsong Pilkada Serentak Sulsel 2018

ASN dan Pilkada; Menyongsong Pilkada Serentak Sulsel 2018

Sebuah artikel yang ditulis oleh Drs. Jamal A. Mappeare, M.Si., Auditor Kepegawaian Madya pada Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan. Dalam artikel ini diulas tentang posisi ASN dalam proses politik praktis, serta aturan yang mengikat seorang ASN terkait keterlibatannya dalam politik praktis.

INSPEKTORATSULSEL.ID – Terinspirasi dari firman Allah Swt, “Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan saling mengingatkan pada kebenaran dan kesabaran”, saya terdorong menyusun tulisan ini setelah mencermati bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari kelompok masyarakat memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pilkada 5 tahunan namun disi lain dituntut untuk bersikap netral dan bebas dan intervensi politik tanpa melepaskan hak pilihnya.

Dalam kenyataannya, masih ditemukan banyak ASN –sebelumnya populer dengan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS)– yang terlibat aktif dalam menunjukkan dukungan kepada calon pilihannya. Pada aspek lain, netralitas ASN dalam proses pilkada merupakan salah satu aspek atau sasaran pengawasan dan pengendalian penerapan aturan di bidang kepegawaian (Wasdalpeg).

*     *     *

Tahun 2018, masyarakat Sulawesi Selatan akan mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan, yaitu memilih Gubernur, Bupati, Walikota beserta wakilnya masing-masing secara serantak, meliputi Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Luwu, Enrekang, Sidrap, Pinrang, dan Parepare. Sebagai pesta demokrasi, maka terdapat peluang besar para kandidat akan melirik dan melibatkan ASN, sebagaimana pilkada sebelumnya.

Pemilihan kepala daerah merupakan forum demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya yang akan mengendalikan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 5 tahun. Sebagai forum demokrasi, maka Gubernur/Wakil Gubernur ataupun Bupati/Walikota beserta wakilnya yang terpilih merupakan pilihan rakyat.

Olehnya tidak mengherankan jika rakyat sangat antusias dalam memberikan respon menjelang pelaksanaan pilkada. Antusias ditunjukkan terutama dalam mengkampanyekan calon pilihannya hingga dalam pencoblosan di bilik suara. Tim suksespun terbentuk dan terorganisir secara formal, non formal, maupun informal.

Antusiasnya rakyat memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi. Olehnya hal tersebut haruslah diapresiasi dan dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Para kandidat berikut tim suksesnya tentu akan memanfaatkan kondisi tersebut dan akan berusaha semaksimal mungkin dalam menarik simpati masyarakat, termasuk ASN.

Keterlibatan ASN secara aktif dalam proses pilikada, bisa jadi diantara mereka ada yang memahami aturan keterlibatan ASN dalam pilkada tetapi cenderung mnengabaikannya, ataupun mungkin ada juga yang tidak memahaminya, sehingga sangat perlu untuk saling mengingatkan.

Antara Hak Pilih dan Netralitas

ASN sebagai bagian dari rakyat yang memiliki hak pilih, tentunya akan turut mewarnai proses demokrasi dan menjadi incaran para kandidat, karena ASN memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan mengendalikan roda pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hak pilih inilah yang kemudian memunculkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada dengan pelibatan ASN, karena itu berpeluang menjadikan ASN tidak netral.

Persoalan netralitas ASN dalam pemilu telah merupakan isu selama ini, bahkan sejak era orde baru sekalipun, namun hingga era reformasi ini penegakan aturan terkait pelibatan PNS dalam pilkada dapat dikatakan belum berjalan secara efektif, dalam kenyataannya hampir semua paslon memiliki tim sukses dari unsur PNS, sekalipun tidak ditemukan bukti fisik dalam bentuk penetapan secara formal, tetapi praktek dilapangan terutama dalam penggalangan massa melibatkan PNS/ASN tentunya dengan berbagai teknik dan metode tersendiri. Hal ini akan menjadi suatu kondisi yang justru memunculkan ketidaknetralan ASN dalam pilkada.

Dengan alasan hak pilih maka ada saja ASN secara terang-terangan dan aktif (melibatkan diri atau dilibatkan) dalam penggalangan massa, bahkan bisa jadi ada diantara mereka yang menerapkan strategi judi: ‘Kalau jagoannya menang maka siap-siap mendapatkan posisi dan kedudukan, tetapi jika jagoannya kalah maka siap-siap jadi korban pilkada’.

Kondisi ini juga memang telah banyak diberitakan di berbagai media massa adanya ASN yang menjadi korban pilkada setiap selesai pelantikan Kepala Daerah terpilih. Bahkan pengaduan masyarakat muncul ketika terdapat ASN yang tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya selang beberapa lama setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih.

Dengan alasan hak pilih, ada saja ASN yang berani unjuk aksi memberikan dukungan kepada jagoannya dan menjadikan dirinya bagian dari para pejuang, laskar, dan/atau sebutan lain nya, tanpa pernah memikirkan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Netralitas ASN dalam pemilkada merupakan amanah undang-undang dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih, bebas dan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Larangan bagi ASN

Praktik keterlibatan ASN dalam mengkampanyekan atau penggalangan massa untuk calon tertentu dalam pilkada merupakan perilaku yang tidak mencerminkan azas netralitas yang berpotensi adanya keberpihakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan atas Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Selanjutnya, dalam pasal 4 huruf d ditegaskan pula bahwa PNS dalam menjalankan tugas berpegang pada salah satu nilai “menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak”.

Khusus berkaitan dengan dengan aktivitas dalam pilkada, dalam Pasal 4 angka 15 PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ditegaskan bahwa setiap PNS dilarang “memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah”, dengan cara:

  1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

Konsekuensi dari larangan tersebut adalah penjatuhan hukuman disipilin. Olehnya sangat diharapkan PNS/ASN dapat melindungi diri dan kepada para kandidat untuk mengamankan PNS/ASN. Untuk rekan seprofesiku “Selamat berjuang membangun profesionalitas tanpa keperpihakan”.

163 Total kunjungan 3 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Artikel

Leave a Reply

*