Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Artikel » Analisis Hukum Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan

Analisis Hukum Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan

Artikel ini ditulis oleh Andi Hasmawali, SH., Auditor Pertama Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Artikel ini, dijelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan pengawasan intern dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Era Reformasi untuk menghilangkan KKN terjadi di segala bidang termasuk di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan Paradigma penyelenggaran pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah di satu sisi, dan di sisi lain pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom.

Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencegah terjadinya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pada setiap lini pemerintahan dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan, yang dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah. Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah  lembaga yang dibentuk dan secara inheren merupakan bagian dari sistem pemerintahan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Pasal 218 UU Nomor 32 Tahun 2004 ini, dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 meliputi pembinaan dan pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara lebih teknis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi sekretariat, dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis daerah Propinsi, serta beberapa lembaga perangkat daerah kabupaten/kota, dimana hasilnya berupa rekomendasi kepada pimpinan SKPD.

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi berupa rekomendasi administrasi, kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor,  merupakan masukan-masukan bagi pimpinan SKPD untuk mengambil langkah – langkah berupa perbaikan dan pengembangan bagi organisasi ke depannya. Rekomendasi hasil pengawasan harus ditindak lanjuti oleh SKPD.

Tindak lanjut laporan hasil pengawasan

Jafar Saidi (2008 : 67) menyatakan bahwa setelah pemeriksaan dilaksanakan, pemeriksa wajib membuat atau menyusun laporan hasil pmeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemeriksaan yang dilaksanakan. Jika diperlukan, dapat pula dibuatkan disusun mengenai laporan intern pemeriksaan. Laporan Intern diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukakan tindakan pengamanan dan atau pencegahan bertambahnya kerugian negara.

Dalam upaya menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut laporan hasil pengawasan menjadi sangat penting karena berhasil atau tidaknya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diketahui dari tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan Pejabat Pengawasan Pemerintah. Jafar Saidi (2008 : 70) Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi tersebut.

Dengan menindak lanjuti laporan hasil pengawasan berarti  pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa tindak lanjut maka tujuan pengawasan tidak tercapai yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidak percayaan publik.

Dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa, Pertama, Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan; Kedua, Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan Ketiga, Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah ditegaskan dalam pasal 18 bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menindak lanjuti rekomendasi pejabat pengawas pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh Hanif Nurcholis (2005:332) mencakup: 1. Tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi; 3. Tindakan tuntutan/gugatan; 4. Tindakan pengaduan perbuatan pidana; dan 4. Tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Tindak lanjut hasil pengawasan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kurangnya perhatian unit kerja yang menjadi obyek Pengawasan, belum adanya sanksi yang tegas terhadap penegakan hukuman disiplin, faktor politis, faktor kolusi dan mutu hasil pengawasan. (Tandeng Tugi :2002:59).

Sekretaris Inspektorat Provinsi SulawesiSelatan, Syafruddin Kitta, S.T.,M.Si (Wawancara, tanggal 20 Agustus 2011) menyatakan bahwa rendahnya persentase tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi disebabkan beberapa faktor,  yakni kurangnya perhatian unit kerja yang menjadi obyek pengawasan, belum adanya sanksi yang tegas terhadap penegakan hukuman disiplin, faktor politis, faktor kolusi dan mutu hasil pengawasan.

Lebih lanjut Syafruddin Kitta S.T.,M.Si mengemukakan bahwa untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah, maka Inspektorat Provinsi melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas tindak lanjut hasil. Menurut Permendagri No. 23 Tahun 2007, rapat pemutakhiran data hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri tersebut , yaitu 2 (dua) kali dalam  satu tahun , tetapi hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun, oleh karena keterbatasan tenaga, waktu dan biaya yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Setidaknya, ada lima faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pertama, Undang-undangnya sendiri.Tindak Lanjut Rekomendasi Administrasi, Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran penerapannya.

Kedua, Penegak Hukum. Tindak Lanjut Rekomendasi Administrasi , Kerugian Negara dan Kewajiban Setor Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi juga dipengaruhi oleh Penegak Hukum yakni personil yang ditunjuk sebagai Tim Tindak lanjut serta kemauan atau komitmen pimpinan SKPD.

Ketiga, Faktor sarana dan fasilitas. Masih terdapat SKPD yang tidak menyediakan anggaran dan sarana dan prasarana berupa ATK, Komputer dan Kendaraan Dinas untuk kegiatan Tindak lanjut LHP Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Tanpa adanya sarana dan prasarana atau fasilitas  tersebut, maka tidak mungkin tindak lanjut Rekomendasi Administrasi, Kerugian Negara dan Kewajiban Setor Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan akan optimal.

Keempat, Faktor Masyarakat. Masyarakat (pihak ketiga) yang terkait dengan Rekomendasi Administrasi , Kerugian Negara dan Kewajiban Setor Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan juga mempengaruhi tindak lanjut khususnya Rekomendasi Kerugian Negara dan Kewajiban Setor. Pihak ketiga yang terkait dengan rekomensasi kerugian LHP Inspektorat Provinsi biasanya tidak kooperatif  dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan temuannya dan bahkan tidak dapat lagi dihubungi oleh karena alamat domisili yang dipakai pada saat transaksi telah ditinggalkan.

Kelima, Faktor Kebudayaan. Tindak Lanjut Rekomendasi Administrasi, Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor budaya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Tim Tindak Lanjut SKPD yang pada umumnya menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi LHP dipengaruhi oleh tidak disiplinnya unit kerja/SKPD dalam menkoordinasikan secara intern perihal rekomendasi dari Pejabat Pengawas Pemerintah. Disamping itu juga dipengaruhi oleh adanya kebiasaan pimpinan SKPD yang menunjuk pihak ketiga yang merupakan kroni pejabat-pejabat tertentu, sehingga jika terjadi kerugian negara/daerah, maka sulit untuk ditindak lanjuti.

2991 Total kunjungan 1 Kunjungan hari ini

Written by

Filed under: Artikel

Leave a Reply

*